Selama 2021, DPKP Kota Serang Sudah Renovasi 13 Rumah

SERANG, jejakbanten.com – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang mencatat, selama tahun 2021 pihaknya telah renovasi sebanyak 13 rumah milik warga yang tersebar di Kota Serang. Renovasi tersebut diperuntukkan bagi rumah yang terkena bencana alam.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, DPKP Kota Serang Dadan Priatna mengatakan, dari total 13 rumah yang direnovasi, tujuh antaranya untuk warga Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen. Sementara sisanya tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Serang.

“Yang lainnya ada yang di Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya, kemudian ada yang di Kelurahan Pipitan, Pengampelan Kecamatan Walantaka, termasuk juga Drangong Kecamatan Taktakan,” katanya, beberapa waktu lalu kepada wartawan jejakbanten.com.

Ia menjelaskan, bantuan ini diberikan kepada pemilik rumah dengan kondisi rusak sedang, dan bahan bangunannya rentan terdampak bencana alam.

“Apa lagi di Kilasah kebanyakan bangunannya dari bata mentah, dinding dan atap rapun, jadi kalau hujan besar itu rentan roboh,” ujarnya.

Lebih lanjut, masing-masing rumah mendapatkan bantuan renovasi sebesar Rp10 juta, dengan total keseluruhan mencapai Rp130 juta. Besaran nilai bantuan disesuaikan atas Peraturan Walikota (Perwal) Serang Nomor 59 Tahun 2021, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana di Lingkungan Kota Serang.

“Dalam Perwal itu tertera besaran bantuan korban bencana, untuk rusak ringan bantuan mulai Rp1 juta hingga Rp5 juta, rusak sedang Rp5 hingga Rp10 juta, dan rusak berat Rp10 hingga Rp17 juta,” terangnya.

Namun bagi rumah yang mengalami rusak berat dan melebihi dari anggaran yang ada, maka dorong adanya swadaya dari masyarakat setempat. “Misalnya ada satu rumah yang roboh kita bangun lagi, sisanya nanti kepedulian dari masyarakat, termasuk juga dari kantong pribadi kami,” tuturnya.

Dadan menuturkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila masyarakat ingin mendapatkan bantuan tersebut. Pertama memastikan status kepemilikan, dan adanya pengajuan proposal dari pihak kelurahan.

“Kalau mengajukan proposal tapi bukan tanah pribadi itu tidak bisa. Kemudian pengajuan itu baru akan dibangun di tahun berikutnya,” ungkapnya.

Kemudian, pihaknya melakukan survei ke rumah yang sesuai dengan proposal, untuk mengetahui seberapa besar kerusakan pada rumah warga.

“Kita ukur dan hitung kebutuhannya, apakah masuk kategori ringan, sedang atau berat, disinilah penilaian besaran bantuan yang akan diberikan,” tutupnya. (fj/yd/jb)

Leave a Reply

Your email address will not be published.