Diminta Cabut Gugatan, KONI Kota Serang Tetap Lanjutkan Proses Hukum di PTUN

SERANG,jejakbanten.com – KONI Kota Serang diminta mencabut laporan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang tentang gugatan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Banten pada Desember 2021 lalu. Bahkan harus menerima putusan demokrasi itu dalam bentuk pernyataan tertulis.

Diketahui, Ketua Umum KONI Kota Serang, Deni Arisandi telah melayangkan gugatan kepada KONI Banten yang saat itu masih dipimpin Rumiah Kartoredjo, karena Tim Penjaringan dan penjaringan (TPP) meloloskan bakal calon ketua Umum KONI Banten periode 2021-2025 yang terbentur dengan aturan tentang mekanisme dan tata cara penjaringan dan penyaringan serta persyaratan bakal calon.

Deni Arisandi menyatakan, KONI Banten melayangkan surat peringatan kepada dirinya. Dalam surat dengan nomor 49/KONI-BTN/BO/III/2022 yang ditandatangani oleh Koswara Purwasasmita sebagai Sekretaris Umum atas nama Ketua Umum KONI Banten itu juga Deni dijatuhi sanksi organisasi karena dianggap melanggar aturan Anggaran Rumah Tangga KONI.

“Saya diperintahkan agar menerima hasil Musorprov VI KONI Banten dalam bentuk pernyataan tertulis dan mencabut gugatan di PTUN Serang selambat-lambatnya tiga hari sejak surat peringatan tersebut dibuat. Lah, ini kan lucu. Saya sedang menggugat, mencari keadilan malah disanksi,” papar Deni, seraya menegaskan dirinya tidak akan menggubris surat itu dan akan terus mencari keadilan, Jumat (4/3/2022).

Sedangkan Kuasa Hukum KONI Kota Serang, Rohadi langsung mengirimkan surat balasan kepada Koswara Purwasasmita, karena surat sebelumnya ditujukan kepada personal (Deni Arisandi-red) dan kepengurusan KONI Banten Edi Ariadi belum dianggap disertai delapan item yang diutarakan. 

Delapan item itu diantaranya, Koswara perlu memahami apa yang dilakukan Deni Arisandi dalam memberikan kuasa khusus kepadanya bertindak untuk dan atas nama KONI Kota Serang bukan personal. Deni dipilih bukan oleh KONI Banten tetapi cabang olahraga (cabor) yang tergabung dan terdaftar dalam keanggotaan KONI Kota Serang sehingga. Kemudian, segenap pengurus maupun cabor yang tergabung di KONI Kota Serang belum bisa mengakui kepengurusan KONI Banten periode 2021-2025 yang telah dilantik KONI Pusat.

Selanjutnya, apa yang dilakukan Deni Arisandi merupakan tindakan dan upaya dalam rangka menegakkan Peraturan Organisasi yakni Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor: 35/KONI-BTN/SK-BO/IV/2021 tentang mekanisme dan tata cara penjaringan dan penyaringan serta persyaratan bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Banten masa bakti 2021-2025 tahun 2021.

“Peraturan tersebut merupakan produk hukum KONI Banten sesuai dengan amanat Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Banten di mana saudara sendiri sebagai salah satu penyusunnya. Seharusnya saudara berbangga hati dan mengapresiasi terhadap langkah KONI Kota Serang yang telah berani menegakkan aturan yang saudara susun,” ujarnya.

Ia menegaskan, yang diprotes KONI Kota Serang adalah produk Musorprov VI KONI Banten dengan Kepengurusan KONI Banten era Ketua Umum Rumiah Karteredjo yang tidak ada kaitannya dengan pihak lainnya, sehingga tidak ada hak siapapun untuk memberikan sanksi organisasi.

Berikutnya KONI Kota Serang sebagai Peserta Musorprov VI memiliki hak secara konstitusional organisasi untuk mengajukan keberatan maupun melakukan upaya-upaya lainnya terhadap keputusan tersebut, sepanjang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Diharapkan dengan hormat tidak lagi melakukan proses-proses yang menghambat ataupun upaya memberangus berjalannya demokrasi di tubuh KONI Banten. Dan tidak menyampaikan tafsiran atas sesuatu aturan menurut perspektif sendiri yang nantinya berdampak pada disharmonisasi organisasi di dalam tubuh KONI Banten,” terangnya.

Terakhir, Rohani menambahkan, Koswara dinilai cukup memahami hukum. Karenanya kepada yang bersangkutan berkenan menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan di PTUN Serang, dengan tidak melaksanakan upaya-upaya yang dianggap berpotensi mengabaikan penghormatan pada lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perbedaan pendapat dan perspektif.

“Intinya surat KONI Banten dinilai cacat hukum. Alasannya, proses gugatan di PTUN Serang masih berjalan. Ikuti saja prosesnya sampai ada ketetapan hukum mengikat,” tegasnya.

Sementara Sekretaris KONI Banten, Koswara Purwasasmita membeberkan, surat peringatan tersebut berdasarkan hasil rapat dan ada dua bidang yang mengusulkan untuk memberikannya.

“Saya kan itu atas nama, kop surat juga KONI Banten. Memang hasil rapat ada dua bidang yang menyarankan untuk memberikan sanksi,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, surat peringatan sendiri bertujuan agar proses pembinaan olahraga di Banten tidak terhambat, apalagi saat ini KONI Banten ingin fokus untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Banten.(ar/jb)

Leave a Reply

Your email address will not be published.