DaerahNewsUtama

Pemprov Banten Diminta Perbarui Kajian Kedudukan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi

SERANG, jejakbanten.com – Pemerintah Provinsi Banten diminta memperbarui kajian terkait kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi.

Permintaan tersebut menjadi salah satu hasil rapat lintas kementerian di Jakarta, menyusul perlunya kepastian hukum atas penetapan ibu kota Provinsi Banten.

Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, Subagyo mengatakan rapat tersebut dihadiri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah, Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum.

Pertemuan itu membahas surat Gubernur Banten yang meminta penegasan kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.

Menurut Subagyo, pembahasan diperlukan karena masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap aturan yang mengatur kedudukan ibu kota tersebut.

“Memang kemarin ada beberapa ahli hukum yang penafsirannya berbeda-beda. Ada yang melihat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, di situ disebutkan ibu kota Provinsi Banten berkedudukan di Serang. Tetapi dalam penjelasannya, Serang yang dimaksud merupakan sebagian wilayah Kabupaten Serang,” ujarnya, Rabu 11 November 2026.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Dalam aturan itu disebutkan Kota Serang dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang mencakup enam kecamatan.

Perbedaan penafsiran kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan pemerintah pusat.

Salah satu kesimpulan rapat mengarah pada perlunya perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten, khususnya Pasal 7, untuk memperjelas kedudukan ibu kota.

“Kesimpulannya kemarin akan dibentuk undang-undang yang menegaskan ibu kota Provinsi Banten berkedudukan di Kota Serang. Jadi, perlu ada kepastian hukum dan instrumen penguatan untuk penegasan kedudukan Serang dimaksud,” katanya.

Terkait kajian, Subagyo menyebut dokumen yang sebelumnya disusun Pemerintah Kota Serang tetap akan menjadi bahan acuan. Namun, kajian tersebut perlu diperbarui dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Banten dan konsultan.

Menurutnya, pemerintah pusat meminta kajian disiapkan dari pihak provinsi sebagai daerah yang memiliki ibu kota, bukan hanya mengandalkan kajian Pemerintah Kota Serang.

“Kesepakatannya, kajian yang lama itu tetap digunakan, tinggal di-update. Nanti bagaimana kajiannya bersama konsultan dan Pemerintah Provinsi Banten. Jadi, kajian tersebut akan diperbarui oleh Pemerintah Provinsi Banten,” jelasnya. (rk/yd/jb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *