Bagikan Sertifikat Tanah Gratis, Menteri ATR Puji UMKM Kabupaten Serang
SERANG,jejakbanten.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto memberikan sertifikat tanah gratis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cemplang, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang pada Kamis (27/7/2023). Hadi memuji keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah yang dikunjunginya tersebut.
Menurut Hadi, di Banten khususnya Kabupaten Serang, masyarakat memiliki potensi pengembangan UMKM. Bahkan ia menjumpai ada UMKM yang dijalankan oleh kalangan milenial. “Kita doakan, masyarakat produktif banyak UMKM,” ujarnya.
Secara global di Provinsi Banten, kata dia, pertambahan ekonominya sampai Rp 90,5 triliun, dan Rp 85 triliun diantaranya dari hak tanggungan masyarakat. “Artinya hasil pinjaman perbankan untuk usaha produktif,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendorong program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat untuk masyarakat. Di Banten, ada target empat juta bidang yang harus diselesaikan. Hingga kini sudah terealisasi 3,7 juta bidang. “Sisanya akan kita selesaikan di tahun 2023-2024,” ucapnya.
Dikatakannya, program PTSL ini merupakan program nasional dan masyarakat dapat mengikutinya secara gratis. “Kami pastikan gratis, tidak ada pungutan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Hadi ditemani pejabat daerah ATR/BPN, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. “Program sertifikat tanah secara gratis sangat bermanfaat untuk masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas program itu,” jelas Tatu.
Menurutnya, masyarakat mempunyai tanah dan bangunan dengan kepemilikan yang jelas. “Kemudian masyarakat juga dapat mengakses ke perbankan untuk pengembangan usahanya. Namun menjaminkan sertifikatnya, harus kepada perbankan yang resmi. Jangan sampai ke rentenir, pesan Pak Menteri demikian,” terangnya.
Terkait apresiasi pengembangan UMKM, dirinya menyatakan, Pemkab Serang punya program UMKM Bisa (Bela, Beli, Sejahtera). “Terkait akses UMKM terhadap pinjaman perbankan, kami sudah minta kepala desa dan camat untuk mengawal, agar memanfaatkan program kredit program pemerintah dengan bunga rendah,” pungkasnya.(ar/jb)
