Temui Pemprov Banten, Pansus PCR DPD RI Bahas Sengkarut Tes PCR
SERANG, jejakbanten.com – Pansus PCR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI membahas kaitan sengkarut pada tes PCR, saat menemui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, yang diselengarakan di Aula Asda I Pemprov Banten, Kamis 10 Februari 2022.
Diketahui, anggota Pansus PCR DPD RI tersebut Fahira Idris senator dari DKI Jakarta, Angelius Wake Kako dari NTT, Arniza Nilawati dari Sumsel, dan Maya Rumantir dari Sulut. Sementara dari Pemprov Banten dihadiri oleh Asisten Daerah I Septo Kalnadi, Dinas Kesehatan, perwakilan RSUD, perwakilan rumah sakit swasta, Disperindag, serta perwakilan dari laboratorium swasta.
“Pansus PCR DPD RI dibentuk karena kuatnya desakan masyarakat terhadap kami selaku wakilnya di parlemen. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah terkait PCR tidak transparan dan kontraproduktif dengan upaya pemberantasan Covid-19 di Indonesia,” kata Ketua Pansus PCR DPD RI, Fahira Idris mengawali sambutannya.
Ia juga menyebutkan anggota Pansus sengaja memilih Provinsi Banten untuk dikunjungi dan diajak berdiskusi, karena Banten merupakan pintu masuk bagi kedatangan orang dari luar negeri.
“Oleh karena itu, kami yakin bahwa Banten merupakan salah satu kawasan yang paling berkepantingan dengan tes PCR. Setidaknya bagi yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.
Dengan harga yang terus ditetapkan oleh pemerintah atas dasar sejumlah alasan, Fahira berharap di Banten tes PCR bisa digratiskan, atau paling tidak diturunkan.
“Dengan melalui beberapa tahapan dari jutaan hingga sekarang menjadi hanya ratusan ribu, berkaca dari negara sebelah, paling tidak kami meminta Rp90 ribu atau Rp100 ribu,” tuturnya.
Sementara itu, Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi mengatakan saat ini kondisi Banten sebenarnya sedang kurang kondusif, baik keuangan ataupun lainnya.
“Refocusing bikin pusing, Banten gak ada dana, karena kita kali ini selama pandemi seperti pemadam kebakaran, yang selama ini harus menangani kalau lagi ada bencana dadakan, ya seperti kebakaran. Kalau ada amasalah baru, kebakaran jenggot nyerang Pemprov,” tuturnya.
Disinggung tentang grafik penularan varian Omicron, Septo mengaku saat ini Pemprov Banten mengalami tren peningkatan.
“Sekadar informasi, 26 staf yang bekerja di gedung ini terkonfirmasi positif. Sebenarnya ingin kami lockdown. Namun karena pertimbangan tertentu, akhirnya kami putuskan tidak lockdown,” ucapnya. (yd/jb)
