Opini WTP 11 Kali, Bupati Serang Kembali Raih Penghargaan Kemenkeu
SERANG,jejakbanten.com – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022. Apresiasi ini sejalan dengan prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Piagam diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Serang pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
“Syukur Alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI dan terhadap seluruh jajaran Pemkab Serang. Itu prestasi yang membanggakan,” kata Tatu dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, hal etrsebut adalah penghargaan kedua kali yang diterima dari Kemenkeu terkait capaikan opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI. “Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemkab Serang, untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurutnya, dalam akuntansi pelaporan keuangan, tidak hanya berprinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun penggunaan anggaran harus efektif dan efisien, sekaligus bermanfaat untuk masyarakat. “Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat virus corona atau Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik,” tuturnya.
Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun 2022 semakin banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
Sedangkan untuk yang tingkat pusat, kata dia, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. “Mengukir prestasi pada tantangan tinggi, itu pencapaian luar biasa. Saya berharap, bukan hanya dari status opini WTP. Namun yang sangat penting, adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat,” katanya.
Namun dirinya menekankan supaya para peraih penghargaan tidak terlena dan berpuas diri. Sebab tantangan Indonesia ke depan tidak mudah bagi keuangan pusat dan daerah. APBN menurutnya, harus tetap menjadi penjaga bangsa dan negara yang memiliki fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi.
Ia pun berpesan agar instansi pusat dan daerah terus menggunakan APBN dan APBD dengan penuh tanggungjawab. “Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD untuk menjadi instrumen, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” pungkasnya.(ar/jb)
