Strategi Pembangunan Berbasis Big Data, Untirta-Pemprov Banten “Satu Kata”
SERANG, jejakbanten.com – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten “satu kata” atau sepakat, dalam hal strategi pembangunan yang berbasis big data. Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah di Era Digital.
Rektor Untirta Fatah Sulaiman mengatakan bahwa kebutuhan pemanfaatan big data saat ini sangat penting.
“Layanan data digital menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah,” ujarnya, seperti dikutip dari untirta.ac.id.
Ia mengatakan Untirta terus bergerak bersama unsur sivitas akademika, stakeholder dan masyarakat, dalam mewujudkan visi Untirta yang smart and green dan terintegrasi di kawasan ASEAN tahun 2030.
“Untirta siap sedia memberikan sumbangsih pemikiran sebagai kaum akademisi, yang diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk kemajuan Provinsi Banten,” tegas Rektor.
Sementara Direktur Pascasarjana Untirta Aan Asphianto mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh visi dan misi Untirta. Di era pandemi Covid-19 ini, peran komunikasi sangat penting dalam membuat alat publikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
“Komunikasi harus memiliki solusi secara digital dalam meningkatkan pembangunan masyarakat khususnya di Provinsi Banten,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan, pemerintahan di era industei 4.0 identik dengan kolaborasi, inovasi dan penggunaan teknologi informasi serta komunikasi yang masif.
“Konsep humanistic dalam pelayanan informasi sangat diperlukan, dalam government 4.0 di era digitalisasi seperti sekarang ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, kata dia, pengguna internet di Provinsi Banten yaitu sekitar 65% dari total penduduk Banten. “Di era pandemi Covid-19 ini, arus informasi yang sesuai yaitu memanfaatkan media digital dan media sosial,” katanya.
Oleh karena itu, peran humas dalam melakukan sosialisasi juga sangat penting, agar informasi dapat mudah diterima oleh masyarakat.
“Pemprov Banten juga sudah memikirkan akan menggunakan influenser, untuk membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19. Tentunya influenser tersebut harus asli dari Banten”, tegasnya. (yd/jb)
