Bupati Serang: JPS dari Provinsi Harus Dibelikan Sembako

Juni 3, 2020 admin

SERANG,jejakbanten.com – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meluncurkan penyaluran bantuan jaminan pengaman sosial (JPS) Pemprov Banten bagi masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19 di aula Kantor Kecamatan Kibin, Rabu (3/6/2020). Ia mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan agar menggunakannya untuk kebutuhan pokok.

“Bantuan tunai dari Provinsi disalurkan melalui Bank BRI, ini oleh masyarakat harus dibelanjakan bentuk sembako, tidak boleh untuk yang lain,” ujar Tatu kepada wartawan usai launching.

Menurutnya, kondisi pandemi covid-19 hingga kini masih berlangsung dan belum diketahui kapan akan berakhirnya. Sedangkan tidak sedikit masyarakat terdampak dari yang mempunyai penghasilan, menjadi tidak mempunyai penghasilan. “Jadi (bantuan) itu harus untuk sembako,” ucapnya.

Ia menjelaskan, untuk jumlah warga yang mendapatkan bantuan JPS dari Banten sebanyak 56.100 keluarga. Namun, dari data tersebut, ada 16 ribu data yang harus diverifikasi ulang karena dobel Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah satunya. “Dari 16 ribu yang harus diverifikasi karena NIK ganda, 10 ribu diantaranya sudah klir selesai diperbaiki,” terangnya.

Hadir pada launching itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana, Kepala Dinsos Kabupaten Serang Ahmad Saepudin, perwakilan Bank BRI, Camat Kibin Imron Ruhyadi, para kepala desa (kades) se-Kecamatan Kibin, dan puluhan penerima bantuan.

Sekadar diketahui, sejumlah bantuan untuk masyarakat Kabupaten Serang yakni, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos untuk 110.015 keluarga berupa uang tunai, bantuan Pemprov Banten untuk 56.100 keluarga berupa uang tunai, dan bantuan Pemkab Serang berupa kebutuhan pokok untuk 48.800 keluarga. Untuk bantuan Pemkab Serang dibagi menjadi tiga tahap.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana menerangkan, untuk penyaluran bantuan Pemprov Banten di Kabupaten Serang merupakan tahap pertama. “Kita selesaikan penyaluran tahap pertama dulu yang belum sampai 50 persen,” bebernya.

Sedangkan terkait 16 ribu data KK yang bermasalah dari total 56.100, Nurhana memastikan akan tetap mendapatkan jika memang kuotanya sudah ada dan persyaratannya memenuhi. “Karena saat ini data tersebut masih dalam perbaikan. Nanti jika sudah selesai akan dimasukan kembali datanya. Terpenting kuotanya segitu, kita kasih,” pungkasnya.(ar/jb)