Sekolah Swasta Terancam, FOKKSS Kota Serang Tolak Penambahan Rombel
SERANG, jejakbanten.com – Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang menolak rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.
Hal tersebut dinilai dapat berpotensi mengancam eksistensi sekolah swasta yang kini tengah berjuang mempertahankan jumlah murid yang ssmakin sulit didapatkan.
Ketua FOKKS Kota Serang, Deni Gumelar mengatakan, dengan adanya rencana penambahan rombel bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang sebelumnya berjanji akan memberi perhatian lebih kepada sekolah swasta.
“Artinya Pemkot Serang tidak mengakomodir peran sekolah swasta. Ini bisa berdampak pada semakin banyaknya sekolah swasta yang gulung tikar,” jelasnya, Senin 7/7/2025.
Padahal sebelumnya, FOKKSS sempat menyambut baik wacana pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah swasta pada 2026 mendatang.
Namun, rencana penambahan rombel dianggap bertentangan dengan janji Walikota Serang pada saat itu untuk memberikan kesempatan mendapatkan murid.
“Padahal Pak Walikota waktu itu pernah menyampaikan langsung akan mendukung sekolah swasta dan berkomitmen memberi BOSDA. Tapi jika sekarang malah menambah rombel di negeri, itu jelas tidak sejalan,” paparnya.
Deni juga mengungkapkan kekhawatiran penambahan rombel akan semakin mempersempit ruang gerak sekolah swasta dalam mendapatkan siswa.
Terlebih, pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, sebanyak 11 sekolah swasta yang mengikuti jalur online justru mengalami kekurangan murid secara signifikan.
“SPMB online tahun ini hasilnya jauh dari harapan. Kami masih kekurangan murid. Bahkan, upaya penandatanganan MoU dengan aparat penegak hukum (APH) dan legislatif belum menunjukkan dampak berarti bagi penerimaan murid swasta,” jelasnya.
Bahkan, satu sekolah swasta SMP Islam Al-Munawaroh awalnya tercatat ada 53 calon siswa dari jalur online per 26 Juni 2025.
Namun, secara mengejutkan, data itu menyusut drastis menjadi hanya 7 siswa karena adanya penambahan kuota mendadak di jalur domisili.
“Data itu tiba-tiba hilang. Setelah kami konfirmasi ke Bu Kabid, ternyata ada penambahan jalur domisili secara mendadak tanpa sosialisasi. Ini tidak fair dan sangat merugikan sekolah swasta,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap Pemkot Serang bisa berpihak dan mendukung eksistensi sekolah swasta yang kini sedang dalam keadaan terpuruk.
“Kami berharap Pemkot Serang tidak hanya membuat janji, tapi benar-benar berpihak kepada swasta. Sekolah swasta siap membantu pemerataan akses pendidikan, tapi perlu ada keadilan dan keberpihakan,” tuturnya. (rk/yd/jb)
