Matpel Sejarah Dinilai Perlu Dipertahankan
SERANG, jejakbanten.com – Mata pelajaran Sejarah dinilai perlu dipertahankan, dan menitikberatkan pada relevansi pembelajaran Sejarah di sekolah. Hal itu terungkap dalam agenda Diskusi Senja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), yang bertema ‘Mata Pelajaran Sejarah di Persimpangan Jalan’.
Diskusi yang dilakukan secara virtual itu menghadirkan Sejarawan dan Pemimpin Redaksi Historia.id, Bonnie Triyana, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Banten, Abdul Somad dan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud RI, Maman Fathurrohman.
Pada diskusi kali ini, Bonnie menyatakan, mata pelajaran Sejarah tidak boleh dihapuskan. Lebih dari itu, Bonnie justru menitikberatkan pada relevansi pembelajaran Sejarah di sekolah. Misalnya, penting diadakannya pembuatan modul sejarah berdasarkan peminatan studi. Misalnya, Jurusan SMK teknik mesin, banyak mempelajari tentang sejarah permesinan.
“Pelajaran Sejarah tidak boleh dihapus, karena pelajaran Sejarah tujuan utamanya adalah mempelajari metode berpikir kritis, memiliki kemampuan logis, rasional dan kritis. Selain itu, sudah lama saya juga mengingatkan bahwa mata pelajaran Sejarah harus relevan dengan peminatan siswa, misalnya kalau dia sekolahnya di Jurusan SMK Teknik Mesin, mana mungkin mempelajari tentang sejarah pemilu,” kata Bonnie, seperti dikutip dari untirta.ac.id.
Bonnie menambahkan, pelajaran Sejarah penting untuk dipelajari bahkan tiap waktu, karena hal itu bisa relevan untuk karir dari seorang siswa di masa yang akan datang. Selain itu, menurutnya, pelajaran Sejarah juga tidak hanya terbatas pada ruang kelas, melainkan juga harus ada di ruang publik contohnya seperti Museum Multatuli yang ada di Rangkasbitung, Lebak, Banten.
Senada dengan Bonnie, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Banten, Abdul Somad mengungkapkan, AGSI Banten jelas keberatan jika mata pelajaran Sejarah dihapuskan dari sekolah.
“Ini bukan semata protes, artinya kita juga berusaha untuk guru sejarah agar kreatif dan inovatif juga. Kami mengetahui soal ini (penghapusan mata pelajaran sejarah-red) terkait penyederhanaan kurikulum yang masih berupa draf, tetapi kami juga harus melakukan tindakan preventif. Pemerintah menjamin tetap ada mata pelajaran Sejarah dan kami ingin meyakinkan juga bahwa mata pelajaran Sejarah ini wajib juga di SMA/SMK, dan bukan hanya bagian dari mata pelajaran IPS saja,” ungkap Somad. (yd/jb)
