Warga Sukadana Kasemen Bertahan, Pemkot Serang dan DPRD Ancam Bongkar Paksa Bangunan
SERANG, jejakbanten.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang memberikan ancaman kepada warga Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen yang masih bertahan tinggal di bangunan yang berada di sempadan Kali Pembuang Sungai Cibanten.
Sebab sebelumnya, warga telah diberitahukan jauh-jauh hari untuk segera mengosongkan dan membongkar secara mandiri sebelum dilakukan normalisasi.
Diketahui, Pemkot Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang bersama masyarakat telah menyepakati pembongkaran bangunan yang berada di sempadan daerah aliran sungai Cibanten dilaksanakan pada 2 Juli 2025 besok.
Setelah sebelumnya diberikan kelonggaran waktu oleh pemerintah sampai selesai ujian sekolah.
Untuk menampung sementara 242 kepala keluarga (KK) di lingkungan Sukadana 1, Kecamatan Kasemen, yang terdampak pembongkaran di sempadan kali pembuang Sungai Cibanten, Pemkot Serang telah menyiapkan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Margaluyu.
“Kalau tidak dilakukan secara mandiri, maka pembongkaran akan dilakukan secara paksa mulai 2 Juli besok. Saya juga mengusulkan Pemkot Serang untuk menyiapkan truk guna membantu warga pindah ke rusunawa,” ujar Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman.
Dia juga mengaku telah mengusulkan kepada Pemkot Serang untuk menyiapkan truk pengangkut guna membantu warga membawa barang-barang miliknya pindah ke tempat relokasi di Rusunawa Margaluyu yang telah disiapkan oleh Pemkot Serang.
“Jadi, Pemkot Serang ini sudah cukup terbuka. Warga juga paham bahwa mereka tinggal di wilayah sempadan sungai yang memang dilarang untuk didirikan bangunan. Tambahan waktu ini supaya mereka lebih siap dan bisa membongkar secara mandiri,” paparnya.
Selama proses relokasi warga Sukadana 1 ke Rusunawa Margaluyu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan untuk melihat kondisi serta memastikan fasilitas tempat tinggal sementara warga terdampak terpenuhi.
“Tentu, karena kami ingin memastikan fasilitas yang tersedia sudah layak dan mencukupi kebutuhan dasar warga,” jelasnya. (rk/yd/jb)
